KESALAHAN FATAL Dr. MUHAMMAD NAJIH AR ROMADLONI, M.Ag, TERKAIT HUKUM POTONG TANGAN DIMASA UMAR BIN KHATHAB

oleh -138 views

Dalam tanggapannya atas contoh hikmah dari pelaksanaan hukum potong tangan yang disampaikan oleh Khaliah, Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja’ saat Webinar Kebangsaan Cinta Tanah Air (13/09/2021), Dr. Najih Ar Romadloni menyampaikan pandangannya bahwa; Khalifah Umar bin Khathab saja tidak mengunakan hukum potong tangan atas pencuri di masa kepemimpinannya. Benarkah demikian?.

Yang pertama, kami amat perlu sampaikan bahwa; Umar bin Khattab itu merupakan pemimpin (Khalifah/ Amirul Mu`minin) dan beliau adalah yang kedua, setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sahabat Nabi shalallaahu ‘alayhi wa sallam yang bergelar al-Faruq itu tercatat dalam sejarah sebagai seorang Khalifah yang tegas, cerdas, dan adil. Tegas dalam menegakkan hukum Islam, termasuk potong tangan tentunya. Adalah aneh bila ada seseorang dari kalangan akademisi dengan gelar maksimal dari strata pendidikan formalnya (Doktor) yang mengatakan bahwa dimasa Umar bin Khathab saja tidak melaksanakan hukum potong tangan.

Sebagai seorang Khalifah, yang salah satu kewajibannya adalah menegakan hukum Islam, Umar selalu berupaya memahami terlebih dahulu konteks peristiwanya. Hal itu tercermin dalam kisah yang tampaknya menjadi rujukan “tanggung” dari seorang Dr. Najih. Suatu hari, beberapa pembantu Hatib bin Abi Balta’ah ketahuan mencuri seekor unta milik seorang pria asal Muzainah. Seorang warga setempat lantas membawa para pencuri yang tertangkap basah itu kepada Khalifah Umar.

Sang Amirul Mukminin lantas menggelar sidang untuk mengadili perkara tersebut. Umar lantas mengetahui, mereka melakukan perbuatan buruk itu karena terpaksa. Sebab, mereka sudah kelaparan dan tak tahu lagi harus berbuat apa. Melihat konteksnya, bukannya memotong tangan pencuri, Umar bahkan mengimbau Abdurrahman bin Hatib agar membayar dua kali lipat harga unta yang dimiliki orang Muzainah itu. Dengan demikian, status unta tadi menjadi halal yakni tak lagi sebagai barang curian. “Sebab, Hatib yang telah berbuat demikian sehingga mereka terpaksa mencuri. Mereka dalam kondisi kelaparan dan perbuatan ini dilakukannya hanya sekadar bertahan hidup,” kata Umar.

Kebijakan Umar ini bukan tanpa didasari nash. Ia justru mengambil petunjuk dari Al Quran, yakni, surah Al-Baqarah ayat 173. Artinya, “…jika dalam keadaan terpaksa bukan sengaja hendak melanggar atau mau melampaui batas maka tidaklah ia berdosa. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih.”

Pernah dalam masa pemerintahannya, kaum Muslimin diuji dengan wabah dan kelaparan. Gagal panen melanda sebagian provinsi sehingga orang-orang kesulitan hanya untuk mengganjal perut lapar. Maka, Umar pun tidak menerapkan hukuman potong tangan bagi pencuri, yakni mereka yang mencuri hanya untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama, Umar membuka Bait al-Maal untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan.

Bila melihat konteks juga, hukum asal bagi para pencuri yang telah mencapai nishob-nya adalah dipotong tangannya, namun hukum tersebut dianulir oleh Umar bin Khathab karena suatu kondisi yang tidak memungkinkan untuk ditegakkannya hukum, bahkan bisa jadi penegakkan hukum dalam kondisi tersebut bisa berbuah kedzaliman yang lebih mengkhawatirkan. Allah subhaanahu wa ta’ala berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْۤا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَـكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (QS. Al-Ma’idah 5: Ayat 38).

Memotong tangan pencuri termasuk dalam Al Hudud, yaitu hukuman yang kadarnya sudah ditetapkan oleh Allah untuk sebuah pelanggaran tertentu, seperti; mencuri, berzina, membunuh, dsb. Berbeda dengan Ta’zir yaitu hukuman yang belum ditentukan secara rinci dalam Al Qur’an dan sunnah, tetapi diserahkan kepada pemerintah.

Kata (السَّارِقُ) menggunakan (ال) menunjukkan keumuman semua pencuri, tetapi keumuman ini dikhususkan oleh hadist-hadist yang menerangkan bahwa hukum potong tangan harus memenuhi beberapa syarat, tidak semua pencuri dihukum potong tangan.

Diantara hadist yang mengkhususkannya adalah hadist dari ‘Abdullâh Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhu berkata:

أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صّلى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ قَطَعَ سَا رِقًا فِي مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ

“Bahwa Rasûlullâh memotong tangan seseorang yang mencuri tameng/perisai, yang nilainya sebesar tiga dirham” (Muttafaqun ‘Alaihi).

Dalam riwayat lain dari Ummul Mukminin ‘Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda

لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا متفق عليه

“Tidaklah dipotong tangan seorang pencuri kecuali nilai curiannya seperempat dinar atau lebih” Muttafaq Alaihi

Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas, dan 1 gram emas saat ini = Rp. 700.000. Maka seperempat dinar senilai kurang lebih Rp. 740.000. Inilah batasan minimal harta curian yang menyebabkan dipotongnya tangan pencuri.

Tangan dalam ayat ini masih mutlak (اَيْدِيَهُمَا), yaitu dari lengan sampai ujung jari, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menerangkan dalam perbuatan beliau yang memotong di pergelangan tangan.

Terkadang sebuah kasus pencurian tidak diberlakukan hukuman potong tangan karena tidak memenuhi syarat, sebagaimana kasus yang terjadi pada masa Umar bin Al Khattab. Beliau tidak memberlakukan hukum potong tangan karena diprediksi pencurinya belum baligh atau karena musim paceklik atau karena pencuri dalam keadaan lapar sedang tetangganya kaya raya. Di dalam kaidah fiqih disebutkan.

ادرؤوا الحدود بالشبهات

“Cegahlah penerapan hukum hudud karena adanya syubhat”

Firman Allah (جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا). Hukuman potong tangan tidaklah merupakan kedhaliman Allah terhadap hamba, melainkan sebuah bentuk keadilan atas perbuatan hamba itu sendiri.

Hukuman potong tangan jauh lebih efisien dan efektif dibandingkan hukuman penjara, diantara alasannya; tidak membutuhkan banyak biaya, waktu yang relatif singkat, dan efek jera yang tinggi. Berbeda jauh dengan hukuman penjara yang membutuhkan anggaran yang besar; pembebasan tanah, pembangunan penjara, menggaji sipir, memelihara narapidana yang jumlahnya banyak, dsb. Itupun tidak memiliki efek jera yang maksimal, terbukti dengan banyaknya narapidana yang mengulangi perbuatannya setelah keluar dari penjara, bahkan lebih profesional daripada sebelumnya karena belajar dari narapidana lain saat di penjara.

Firman Allah ( وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ). Di akhir Allah menyebutkan bahwa Ia Maha Perkasa dan Maha Bijaksana, artinya Allah perkasa, kuat, tegas dalam memberikan sanksi kepada para kriminal, sekaligus bijak hukumannya. Sedikit sekali pemimpin hari ini yang memiliki dua sifat tersebut, yakni kuat dan bijak. Yang ada adalah pemimpin yang kuat tapi bengis, atau bijak tapi lemah.

Maka, terkait hukum potong tangan karena sifatnya di-anulir (ditiadakan sementara/ ditunda) karena suatu kondisi yang tidak memungkinkan, hukum potong tanganpun kembali ditegakkan oleh Khalifah Umar bin Khathab setelah paceklik maupun wabah berlalu.

Saat ini ada banyak pencuri yang lebih dahsyat. Mereka tidak mengambil uang sebesar 350 ribu rupiah, namun jutaan, milyaran bahkan trilyunan rupiyah. Mereka adalah para pejabat negara, yang sesungguhnya dapat hidup berkecukupan dari gaji bulanan. Namun karena sikap tamak dan jiwa materialistisnya, gaji besar itu tidak cukup. Atau karena sikap tamak dan upaya untuk menumpuk harta dengan hidup bermewah-mewah. Atau bisa jadi karena ia menjadi pejabat dengan cara yang tidak baik, dengan bermodal milyaran rupiyah sehingga ketika menjadi pegawai pemerintahan, yang dipikirkan adalah upaya untuk mengembalikan modal yang telah ia keluarkan. Tidak ada jalan lain bagi mereka selain mencuri uang Negara. Ahirnya mereka berubah profesi menjadi koruptor. Dari hukum yang tegak di negeri ini, bukannya mereka jera atau taubat, bahkan semakin menjadi-jadi, karena bukannya dipotong tangan sebagaimana hukum Allah, bahkan mereka dipotong masa tahannya sebagai bentuk tambahan kedzaliman diatas kedzaliman yang sudah ada. Wallahu a’lam! (AMS)