DUNIA SEDANG MENUJU KEPADA KHILAFAH, JANGAN SAMPAI MUSLIM SENDIRI ABAI

oleh -326 views

Oleh: Ustadz Ahmad MS.

Allah subhaanahu wa ta’ala berfirman:

Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Rabb berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al Baqarah [2]:30).

Di dunia saat ini secara de facto dan de jure berlaku secara luas dua sistem kepemimpinan, yakni; demokrasi dengan ekonomi kapitalismenya dan komunis dengan tata kelola  ekonomi sosialisme-nya. 

Demokrasi

Dalam sejarah peradaban manusia, demokrasi muncul sejak zaman Yunani kuno, di mana rakyat  memandang kediktatoran sebagai bentuk pemerintahan terburuk. Sejak dahulu, demokrasi diakui banyak orang sebagai sistem nilai kemanusiaan yang paling menjanjikan masa depan umat manusia, karena mereka telah tersiksa hidup dibawah kekuasaan monarchy absolute yang kejam dan dzalim. Abraham Lincoln adalah presiden Amerika Serikat (AS) pertama yang pernah mengatakan, bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Abraham sendiri mati dibunuh oleh rakyatnya sendiri. 

Tak banyak diketahui, bahwa demokrasi sejatinya pernah “tidak laku” di Yunani, bahkan menghilang  selama ratusan tahun, baru kemudian muncul saat revolusi Perancis atas kepeloporan dari Baron de La Brède et de Montesquieu (lahir 18 Januari 1689 – meninggal 10 Februari 1755).  Montesquieu terkenal dengan teorinya mengenai pemisahan kekuasaan yaitu; trias politika dimana kekuasaan dibagi menjadi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ia juga yang mempopulerkan istilah “feodalisme” terhadap kekaisaran Byzantium”. 

Pasca diserangnya penjara Bastille di Perancis dan runtuhnya sistem kerajaan, semua lapisan masyarakat menyambut demokrasi di atas angan-angan akan kesempatan yang sama menjadi penguasa layaknya raja. Hanya saja mereka menghadapi kendala besar justeru dari kalangan raja-raja yang tidak rela menyerahkan kekuasaannya begitu saja, sehingga sekali lagi sistem demokrasi pun “hilang” akibat krisis perebutan kekuasaan yang terus berlangsung, hingga mengembalikan Perancis (lagi) pada sistem monarki dengan berkuasanya Napoleon Bonaparte sebagai kaisar. 

Ditemukannya benua Amerika yang memang ‘kosong’ dari kekuasaan dengan penduduk asli yang menurut mereka masih primitif, memberi  ruang  kepada masyarakat Eropa yang ingin mendapatkan kebebasan dengan berbondong-bondong ke Amerika untuk membangun negara baru berdasarkan kebebasan. Perancis kemudian menghadiahkan patung Liberty (kebebasan) di New York sebagai simbol penyambutan kepada para pencari kebebasan. Sampai hari ini, AS telah dianggap sebagai manivestasi dari negara demokrasi yang (konon) ideal dan menjadi rujukan bagi banyak negara di dunia. 

Komunis

Kendatipun lahir di Eropa barat dari tangan Karl Heinrich Marx atau biasa dikenal dengan Karl Marx  (Trier, Jerman, 5 Mei 1818 – London, 14 Maret 1883), komunisme dengan ekonomi sosialisme-nya merasuki Albania dan Rumania  dan menemukan lahan suburnya di Eropa timur dan Asia, seperti di Uni Soviet (sekarang Russia), Cina, hingga Asia tenggara bahkan sempat menancapkan kukunya di Indonesia lewat Partai Komunis Indonesia (PKI).  Sebenarnya permasalahan inti di Uni Sovyet (Russia) dan Eropa saat itu adalah sama, yaitu kekuasaan kaum feodal atau para tuan tanah ‘bekerja sama’ dengan para Tzar (kaisar, raja) serta prajurit kerajaan untuk menguasai rakyat jelata yang bekerja sebagai buruh tani dan pekerja serabutan. Sementara kekuasaan agama (gereja) lebih memihak pada penguasa dan kaum feodal yang arogan dan kejam.

Sehingga atas permusuhannya terhadap agama, ideologi komunisme “lahir kembar” dengan  atheisme yang senantiasa re-inkarnasi menolak mempercayai Tuhan. Menurut paham ini manusia adalah “binatang yang cerdas” yang terbuat (berasal) dari materi, seperti air, daging, tulang dan lain-lain. Paham ini berkembang lewat indoktrinasi dan propaganda juga berkembang lewat kekerasan dan peperangan. Uni Soviet misalnya didirikan lewat peperangan dan kekerasan, negara-negara kecil dipaksa untuk bergabung. Oleh sebab itu, Lenin dan Stalin bukan hanya dikagumi tapi juga ditakuti dan dibenci oleh banyak pihak. Terutama Stalin, ia hidup dalam rasa takut untuk dibunuh secara kekerasan (ditembak senjata api atau dengan senjata tajam), maupun takut diracun lewat makanan. (Agenda Terror Dajjal 2013, Dr. Wang Xiang Jun., Ph.D, Pustakan Solomon, 2010). Momen penting dari formalisasi sistem komunis dalam sebuah negara di era modern adalah ketika Mao Tse-Tung (Zedong) sebagai pejuang besar komunis memproklamirkan Republik Rakyat Cina (RRC) di Tiananmen pada tanggal 1 Oktober 1949, sebagai negara komunis terbesar di dunia. 

Kecacatan konsepsi manusia dan bagaimana fitrah mereka mencari jalan

Prinsip demokrasi yang menyerahkan kekuasaan tidak terbatas kepada rakyat, telah menjerumuskan para pemimpin kepada “kehilangan” legitimasi. Atas nama rakyat dan kebebasan berbicara, wakil rakyat di legislatif (DPR) dengan mudah menjatuhkan pemimpin yang sedang berkuasa, bahkan lewat “parlemen jalanan” kelompok masyarakat bebas menyampaikan aspirasi, menghujat dan menghina pemimpin tanpa standar moral dan etika, serta memaksa pemimpinnya turun dari tampuk kekuasaan, jika dianggap tidak lagi memenuhi hak-hak rakyat. Maka di Indonesia sendiri lahir UU ITE yang mulai dirancang pada Maret 2003 dalam rangka ‘mengendalikan’ suara bising dan sumbing dari luar istana. Sedangkan Islam telah mengajarkan ummatnya tentang adab kepada pemimpin sejak awal. 

Dalam sebuah hadits Nabi bersabda,”Barangsiapa yang ingin menasihati pemimpin, maka jangan melakukannya secara terang-terangan. Akan tetapi, nasihatilah dia di tempat yang sepi. Jika menerima nasihat, itu sangat baik. Dan bila tidak menerimanya, maka kamu telah menyampaikan kewajiban nasihat kepadanya.” (HR Imam Ahmad). 

Kapitalisme sebagai anak kandung demokrasi, juga ikut melemahkan legitimasi seorang pemimpin. Mekanisme pasar sebagai panglima, justeru mewujudkan kekuasaan raja-raja baru dari para pemodal besar dan korporat yang mengendalikan roda ekonomi sebagai nafas pembangunan. Para pekerja (buruh) lebih mentaati para juragan mereka ketimbang pemimpin politik (penguasa) negaranya sendiri. Karenanya, para pemodal lebih suka pada kapitalisme yang kini ber-metamorfosis menjadi neo liberalisme. Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations (1776) menyebutkan masyarakat makmur adalah masyarakat yang menerapkan aturan pasar bebas dan pengakuan terhadap hak milik pribadi. Inilah yang disebut dengan ekonomi ala liberalisme atau kapitalisme. Capitalism/kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang mengizinkan dimilikinya alat-alat produksi oleh pihak swasta. Sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain (freedom to contract), dan untuk berkecimpung dalam aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri. Tampak jelas dalam ekonomi kapitalisme kebebasan individu mendapat tempat yang penting sehingga prinsip yang dianut adalah individualistis, semata-mata mengedepankan kepentingan individu semata.

Konsekwensinya pemodal kecil dan rakyat jelata hanya akan menjadi debitor (peminjam/ penghutang) yang terus terikat pada jerat ribawi. Hal inilah yang selama ini menimbulkan ketidak stabilan dalam ekonomi dunia yang sering disebut dengan Random Walk, yaitu; suatu istilah statistic untuk menggambarkan langkah-langkah yang tidak berpola, persis seperti langkah orang yang sedang mabuk berat. Fenomena yang telah digambarkan oleh Al Qur’an:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS Al Baqarah [2]: 275).

Menyadari peran korporasi yang terlalu besar AS menurut Menkeu, Sri Mulyani (Mei 2009) telah menggulirkan regulasi yang disebut “Regulated Economy”, yaitu ekonomi dengan kontrol pemerintah yang ditandai dengan campur tangan Presiden Barrack Obama yang menekan pemimpin General Motor (GM) agar mengundurkan diri. Selain itu juga adanya kucuran dana segar dari pemerintah untuk menolong AIG (American International Group) yang hampir kolap, tahun 2008 sebagai bentuk proteksi.

Bertolak belakang dengan itu, sosialisme justeru menempatkan semua mekanisme ekonomi ditangan negara yang diwakili oleh penguasa. Dengan prinsip tersebut negara harus memiliki modal cukup besar untuk mem-back-up semua kegiatan ekonomi agar bisa mandiri sebagai sebuah negara sekaligus pengelola bisnis. Selain itu nasionalisasi perusahaan menjadi momok bagi para investor asing dan lokal untuk membangun usaha-usaha besar karena khawatir akan diambil alih oleh negara. Kekhawatiran lain para investor adalah jika harus berhadapan dengan pemimpin korup dan tidak jujur, melakukan upaya busuk demi kepentingan pribadi dan kelompoknya dengan dalih nasionalisasi. Hal itu pulalah yang sempat memperpuruk ekonomi China dalam beberapa dekade, sampai mereka mampu bangkit setelah melakukan langkah-langkah strategis dengan menegakkan: (1). Pemerintahan yang bersih dan tegas, (2). Kepemimpinan tunggal (mono leadership), (3).Penekanan dan ketegasan atas Loyalitas dan dedikasi, (4). Mayoritas hasil untuk pemerintah, demi kemajuan bersama, dan (5). Gaji karyawan yang cukup rendah. (Agenda Terror Dajjal 2013, Dr. Wang Xiang Jun., Ph.D, Pustakan Solomon, 2010).

Ajaran Islam dalam berkepemimpinan

Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 30 yang terdapat diawal tulisan menunjukkan, bahwa; Khalifah merupakan fungsi istimewa yang Allah amanahkan hanya kepada manusia, di dalamnya Allah tempatkan banyak sekali rahasia atau hikmah, yang sulit dicapai dengan modal assumsi atau perkiraan. Rahasia yang hanya dapat dijangkau oleh mereka yang memiliki cita-cita,  yang berjuang, serta mewujudkan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Imam Al-Qurthubi [w. 671 H], ahli tafsir yang sangat otoritatif, menjelaskan, “Ayat diatas merupakan hukum asal tentang wajibnya mengangkat seorang khalifah.” (Lihat, Al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm Al-Qur’ân, Juz I/264).

Khilafah sebagai manivestasi dari ajaran Al Qur’an dan Sunnah yang paripurna, cocok dan sesuai dengan kebutuhan fitrah manusia, baik ia Muslim maupun Non Muslim. Dan meskipun orang kafir tidak mengimani ajaran Islam dan tidak pula menganggap langkah mereka adalah langkah ‘berkhilafah’, namun bukti terus tersaji bahwa, ketika mereka tersandung masalah dalam kepemimpinan dan ekonomi, mereka justeru menemukannya dalam konsepsi Islam. Apakah yang kemudian menjadi kebutuhan dan kesesuaian dengan fitrah manusia itu?

Pertama, Aqidah tauhid. Dengan dasar ini kepemimpinan Khilafah akan senantiasa mengarahkan ummatnya untuk selalu mengesakan Allah, menjauhkan mereka dari segala bentuk kesyirikan untuk semata tunduk dan patuh hanya kepada Allah subhaanahu wa ta’ala. Allah subhaanahu wa ta’ala berfirman:

Katakanlah “Sesungguhnya Aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali”. (QS. Ar Ra’ad [13]:36).

Hal inilah yang tidak dimiliki oleh sistem selain Khilafah, meskipun mereka mampu meraih kejayaan dalam pembangunan fisik dan ekonomi, namun rakyat tiada pernah merasakan ketenangan dan kesejahteraan dalam kehidupan sosial mereka. Karena mereka meninggalkan Allah sebagai Robb mereka, dan mereka diatur dengan hukum yang yang justeru mengundang azab Allah subhaanahu wa ta’ala.

Kedua, kepemimpinan tunggal. Sebagai kampiun demokrasi, Amerika serikat tidak pernah menambah jumlah partai mereka lebih dari dua (Republik dan Demokrat) sebab mereka meyakini hal ini akan melemahkan kekuasaan sebuah pemerintahan. Dengan dua partai, maka kemenangan akan menjadi kemenangan mutlak dengan suara yang otomatis 50% lebih di tangan partai pemenang. Penguasa tidak perlu repot untuk berkoalisi dalam mengokohkan kekuasaannya. Sementara itu, China sebelum era Hu Jintao pernah jatuh dalam kegamangan, dimana kewenangan sejajar berada ditangan tiga orang, yakni; Presiden, Panglima angkatan bersenjata dan Sekjen Partai Komunis. Perbedaan pendapat dan kebijakan dari ketiganya adalah musibah bagi kekuasaan. Sehingga di era Hu Jin Tao (2003-2013), mereka mengamandemen undang-undang hingga menempatkan tiga posisi tersebut ditangan satu orang. Kita saksikan China saat ini mengalami kejayaan ekonomi dan militer ditangan Xi Jinping (2013-sekarang). 

Hal tersebut adalah sebagaimana konsep Khilafah, yang menempatkan kekuasaan dan kewenangan ditangan seorang Khalifah dalam kepemimpinan tunggal (monoleadership). Khilafah tidak memperbolehkan adanya dualisme kepemimpinan dalam satu waktu, sebagai bagian dari ajaran Islam. Rasulullaah shalallaahu ‘alayhi wa sallam bersabda:

إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا.

“Apabila dibai’at dua khalifah (dalam satu masa), maka bunuhlah yang lain dari keduanya. (yaitu yang terakhir).”  (HR. Muslim dari Abi Sa’id Al Khudri, Shahih Muslim dalam Kitabul Imaroh: II/137).

Ketiga, Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan kepemilikan pribadi. Pengelolaan SDA yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti; sumber energi (minyak, gas alam), tambang emas, tembaga, sumber kehutanan, sumber daya air, harus dilakukan oleh kekhalifahan lewat badan usaha yang mempekerjakan para ahli bidangnya. Tidak boleh dilakukan oleh swasta baik dalam negeri maupun asing. Hal ini berdasarkan petunjuk baginda Nabi shalallaahu ‘alayhi wa sallam  yang mengatakan bahwa: “Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang gembalaan (hutan) dan api (energy).” (HR. Abu Dawud). 

Sebab, jika swasta yang mengelola, bisa berlaku kaidah dagang, yaitu; menggunakan modal sekecil-kecilnya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Konsekwensinya, rakyat harus menanggung resiko barang produksi yang mahal. Swasta dalam hal ini, dipersilahkan mengelola usaha yang terkait dengan kebutuhan sekunder masyarakat dengan tetap dibawah kontrol khalifah dan jajarannya, agar prinsip kemudahan bagi masyarakat juga terlaksana. Rasulullaah shalallaahu ‘alayhi wa sallam bersabda: “Mudahkanlah mereka dan janganlah kalian persulit.” (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Namun, Islam sangat menghormati kepemilikan pribadi (privat). Hanya saja sifatnya tidak absolut, karena kepemilikan pribadi pada dasarnya hanya bersifat “pemilikan hak pembelanjaan dan pemanfaatan”. Sehingga meskipun pemegang hak milik mempunyai hak eksklusif yang dapat menahan orang lain menggunakan harta bendanya tanpa ijin, tetap diakui bahwa Allah adalah pemilik mutlak seluruh harta benda di dunia ini. Individu dalam sistem ekonomi Islam dianggap sebagai wakil masyarakat ketika menggunakan dan memanfaatkan harta benda miliknya. Akibatnya ia tidak lepas dari kendali-kendali/pembatasan. Islam memandang pemilikan pribadi tidak lepas dari dimensi fungsi sosial, manakala kepentingan masyarakat menghendaki, ia sebagai wakil masyarakat harus mengesampingkan kepentingan pribadi. Allah berfirman : “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya (Q.57;7). Prinsip lain dari kepemilikan sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Quthub adalah bahwa: “Harta benda tidak boleh hanya berada di tangan pribadi (sekelompok) anggota masyarakat (saja)”.

Keempat, Sistem ekonomi yang non ribawi. Dalam hal ini, sistem ekonomi Islam berbasis pada perangkat Baitul maal dengan penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang yang bebas riba. Baitul Maal akan menampung potensi dana zakat, infaq dan lain-lain dari ummat yang sangat besar, kemudian dikelola untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Baitul maal pula yang menjadi sumber permodalan dalam mengelola perusahaan-perusahaan skala besar, termasuk di dalamnya adalah untuk bantuan permodalan tanpa bunga bagi rakyat yang terlibat dalam usaha-usaha mikro, sebagai pinjaman tanpa bunga. (QS Al Baqarah [2]: 275). 

Kelima, Politik luar negeri yang terikat syariah. Semua negara besar dan adidaya, tak henti-hentinya melakukan manuver politik dan ekonomi untuk menguasai percaturan dunia secara global. Kita telah lama mengenal Amerika Serikat sebagai ‘Polisi dunia’  dalam dominasi politik dan militer. Termasuk dalam ekonominya dimana dollar telah menjadi alat tukar dibanyak negara didunia yang berada dibawah pengarus AS. Demikian juga dengan China, saat ini sedang gencar membangun pengaruh dibanyak kawasan, mulai Afrika, hingga Asia Tenggara. Negara – negara mulai dari Asia hingga Afrika, masuk dalam daftar panjang negara yang berada di bawah perangkap utang yang dipasang oleh China. Para pakar mengatakan, jerat ini dibuat dalam rangka rencana pembangunan pangakalan militer di negara yang berhutang,entah  sebagai balas jasa atau karena keterpaksaan akibat hutang yang tak terlunasi hingga jatuh tempo.

Dalam sistem khilafah, seorang khalifah lewat wazir yang ditunjuknya, akan menjalin hubungan dengan pemerintahan lain secara bebas dalam rangka dakwah dan jihad. Mendakwahkan kebenaran Islam kepada pemerintahan Non Islam, lalu melakukan kontak dengan mereka sesuai dengan apa yang diinginkan atau mengikat perjanjian dengan beragam konsekwensinya. Yang menjadi dalil bahwa dakwah Islam (penyebarluasan Islam) sebagai prinsip hubungan luar negeri adalah kenyataan bahwa Rasulullah shalallaahu ‘alayhi wa sallam diutus untuk seluruh umat manusia. Allah subhaanahu wa ta’ala berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

Kami tidak mengutus kamu (Muhammad) melainkan kepada umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita dan pemberi peringatan. (QS Saba [34]: 28).

قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

Katakanlah, “Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua.” (QS. al-A‘raf [7]: 158).

Dengan demikian, kita semakin melihat bukti kesempurnaan ajaran Islam dan Khilafah sebagai satu konsep kepemimpinan yang bersumber dari Al Quran dan Sunnah, memberikan solusi bagi krisis multidimensi. Bahkan mereka yang tidak berimanpun, menemukan solusi dalam menghadapi krisis politik, ekonomi maupun militernya selaras dengan ajaran Islam, meskipun mereka tidak menyadarinya. Apakah kaum Muslimin yang telah Allah anugerahi ajaran yang sempurna ini justeru mengabaikannya? Maka ingatlah firman Allah subhaanahu wa ta’ala yang berbunyi.

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh, (QS. Al Ahzab [33]: 72). (AMS)